Gunung Merapi selama ini dikenal sebagai salah satu gunung api paling aktif di dunia. Namun di balik statusnya yang “garang”, Merapi justru menjadi penyangga kehidupan bagi jutaan orang di sekitarnya.
Pasir dan batuan vulkanik memang bernilai ekonomi tinggi, tapi ketika aktivitas tambang ilegal mulai menggerus Merapi tanpa kendali, ancamannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kini, kawasan yang seharusnya dilindungi justru menjadi ladang eksploitasi.
Tambang Ilegal di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
Aktivitas penambangan ilegal di Merapi tidak terjadi di sembarang tempat. Banyak titik tambang berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), wilayah konservasi yang seharusnya steril dari aktivitas ekstraktif.
Lokasinya tersebar di alur-alur sungai seperti Kali Bebeng, Kalibeng, dan Kali Putih, yang masuk wilayah Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Ironisnya, kawasan konservasi ini justru menjadi sasaran empuk karena kekayaan material vulkaniknya.
Tambang ilegal mulai menggerus Merapi dengan berbagai cara. Ada yang dilakukan secara manual, namun tak sedikit pula yang menggunakan alat berat seperti ekskavator.
Setiap hari, ratusan truk lalu-lalang mengangkut pasir dan batu keluar dari kawasan Merapi. Aktivitas ini berlangsung siang dan malam, seolah tanpa rasa takut terhadap hukum.
Padahal, penggunaan alat berat di kawasan taman nasional jelas merupakan pelanggaran serius.
Kerugian Negara
Selain merusak lingkungan, tambang ilegal di Merapi juga menyebabkan kerugian negara dalam jumlah fantastis. Dalam dua tahun terakhir saja, kerugian ditaksir mencapai sekitar Rp 3 triliun.
Angka ini berasal dari hilangnya potensi pajak, retribusi, dan kontribusi resmi lainnya. Semua hasil tambang ilegal ini mengalir ke kantong segelintir pihak, sementara negara dan masyarakat luas menanggung dampaknya.
Dampak Tambang Ilegal Merapi dan Ekosistemnya
Dampak lingkungan menjadi isu paling krusial. Aktivitas penambangan ilegal merusak ekosistem di kawasan TNGM hingga ratusan hektar.
Alur sungai berubah, vegetasi hilang, dan fungsi alami kawasan sebagai penyangga bencana melemah.
Ketika struktur alam Merapi terganggu, risiko longsor dan banjir lahar dingin pun meningkat. Ini bukan sekadar kerusakan lokal, tapi ancaman serius bagi wilayah hilir.
Salah satu dampak nyata yang mulai dirasakan warga adalah terganggunya pasokan air bersih. Sungai-sungai yang berhulu di Merapi menjadi sumber air utama bagi masyarakat sekitar. Penambangan ilegal membuat kualitas dan debit air menurun.
Air menjadi keruh, tercemar sedimentasi, dan tidak lagi layak konsumsi tanpa pengolahan tambahan. Dalam jangka panjang, krisis air bisa menjadi masalah sosial baru.
Risiko Bencana yang Kian Meningkat
Tambang ilegal mulai menggerus Merapi bukan hanya secara fisik, tapi juga secara fungsi mitigasi bencana. Merapi secara alami memiliki sistem alur sungai yang mengatur aliran material vulkanik.
Ketika alur ini dikeruk secara berlebihan, keseimbangan alam terganggu. Akibatnya, potensi banjir bandang dan lahar dingin meningkat, terutama saat musim hujan. Warga di daerah hilir menjadi pihak yang paling rentan.
Penegakan Hukum yang Terus Diuji
Pihak kepolisian sebenarnya tidak tinggal diam. Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri telah melakukan operasi gabungan bersama Balai TNGM dan Dinas ESDM Jawa Tengah.
asilnya, ditemukan 36 titik tambang ilegal dan 39 depo pasir. Beberapa alat berat diamankan, dan sejumlah pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Namun, masifnya aktivitas ilegal menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi tantangan besar.
Para pelaku tambang ilegal di Merapi dijerat dengan Pasal 158 dan/atau Pasal 161 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ancaman hukumannya tidak main-main: maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga Rp 100 miliar.
Sayangnya, ancaman hukum ini belum sepenuhnya menimbulkan efek jera. Selama permintaan pasir tinggi dan pengawasan lemah, aktivitas ilegal berpotensi terus berulang.
Peran Masyarakat dalam Menghentikan Tambang Ilegal
Penanganan tambang ilegal tidak bisa hanya mengandalkan aparat. Peran masyarakat sangat penting. Warga diimbau untuk aktif melaporkan aktivitas mencurigakan di sekitar Merapi. Partisipasi publik dapat menjadi mata dan telinga tambahan bagi penegak hukum.
Ketika masyarakat sadar bahwa kerusakan Merapi akan berdampak langsung pada kehidupan mereka, tekanan sosial terhadap praktik ilegal akan semakin kuat.
Tidak bisa dimungkiri, tambang pasir sering dianggap sebagai sumber penghasilan cepat bagi sebagian warga. Namun, tambang ilegal justru menciptakan ekonomi semu yang tidak berkelanjutan.
Keuntungan jangka pendek harus dibayar mahal dengan kerusakan lingkungan jangka panjang. Ketika Merapi rusak, sektor lain seperti pertanian, pariwisata, dan ketersediaan air bersih ikut terancam.
Kerusakan Merapi hari ini adalah beban bagi generasi mendatang. Kawasan taman nasional yang seharusnya diwariskan dalam kondisi lestari justru terkikis oleh eksploitasi ilegal.
Anak cucu kita mungkin hanya mengenal Merapi sebagai gunung yang rusak, bukan sebagai sumber kehidupan. Inilah mengapa isu tambang ilegal tidak boleh dianggap sepele.
Pentingnya Pengelolaan Sumber Daya yang Berkelanjutan
Pasir Merapi memang bernilai ekonomi, tetapi pengelolaannya harus legal, terukur, dan ramah lingkungan. Pengelolaan berkelanjutan memungkinkan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan alam.
Tanpa aturan yang jelas dan penegakan yang konsisten, eksploitasi akan selalu berujung pada kerusakan.
Tambang ilegal mulai menggerus Merapi bukan sekadar isu hukum, tetapi masalah lingkungan dan kemanusiaan. Merapi adalah penyangga ekosistem, sumber air, dan benteng alami dari bencana.
Melindungi Merapi berarti melindungi kehidupan jutaan orang di sekitarnya. Sudah saatnya semua pihak—pemerintah, aparat, dan masyarakat—bersatu menghentikan tambang ilegal demi masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan. (***)
