Aksilingkungan.id – Menteri Lingkungan Hidup merangkap Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (2025) menetapkan 336 kabupaten/kota se-Indonesia darurat sampah. KLHK mencatat sekitar 36,8 juta ton sampah pada 2024 melalui SIPSN (2024). Data BPS bahkan menyebut angka mendekati 64 juta ton per tahun (Statistik Lingkungan, 2024). Perbedaan angka memperlihatkan masalah besar pada pelaporan. Namun keduanya menegaskan satu hal penting. Dari tahun ke tahun, Indonesia menanggung beban sampah yang sulit dikendalikan.
Pengelolaan sampah tidak berjalan merata di lapangan. BRIN melaporkan sekitar 11,3 juta ton sampah tidak terkelola baik setiap tahun. Sampah itu mencemari sungai dan laut yang menopang kehidupan jutaan warga. Pencemaran memicu risiko penyakit berbasis lingkungan yang sering tidak terpantau. Situasi ini menurunkan kualitas udara, air, dan tanah masyarakat urban. Dampaknya langsung terasa pada kesehatan fisik warga masyarakat.
Pada 2025, Menteri Lingkungan Hidup menetapkan lebih dari 260 wilayah dalam status darurat sampah berdasarkan Perpres 109 Tahun 2025 (Nurofiq, 2025). Laporan RRI (2025) menegaskan juga 336 kabupaten kota masuk kategori serupa. Penetapan ini bukan sekadar simbol. Ini mencerminkan tekanan sampah yang menguasai berbagai kota besar. Daerah padat penduduk menjadi zona paling kritis dan rentan.
Darurat sampah juga disebabkan ketidakseimbangan kapasitas TPA. Sebanyak 246 dari 343 TPA open dumping telah ditutup atau direvitalisasi oleh pemerintah (RRI, 2025). Penutupan ini menurunkan timbulan sekitar 12,37 juta ton per tahun. Namun fasilitas alternatif belum tersebar merata di seluruh wilayah. Banyak kota kehabisan ruang untuk menampung sampah rumah tangga. Penumpukan sampah di permukiman di pinggir-pinggir jalan pun menjadi pemandangan biasa. Masalah ini tentu memperpanjang rantai risiko terhadap kesehatan warga.
Berbagai faktor menjadi penyebab krisis yang berulang ini. Sistem daur ulang nasional belum mampu bersaing dengan pasar plastik virgin yang lebih murah (WRI Indonesia, Circular Economy Report, 2024). Pelaku informal sering rugi saat menjual hasil pilah. Edukasi pemilahan sampah juga masih lemah di tingkat keluarga. Banyak masyarakat tidak paham cara memilah sampah yang benar di rumah. Perilaku konsumsi harian semakin memperbesar timbulan sampah plastik. Semua faktor ini membentuk lingkaran masalah sulit yang semakin kompleks.
Masalah sampah tidak hanya merusak lingkungan. Dampak paling terasa muncul pada kesehatan fisik masyarakat. WHO menyebut paparan sampah dapat memicu infeksi, alergi, diare, dan gangguan pernapasan (Waste Exposure and Health, 2023). Gas metana dari sampah organik memperburuk kualitas udara. Air lindi TPA masuk ke sungai dan mencemari sumber air warga. Penyakit berbasis lingkungan meningkat tajam di wilayah padat penduduk. Semua ini menggerus daya tahan tubuh masyarakat miskin.
Darurat sampah juga menghantam kesehatan mental warga perkotaan. Lingkungan kotor menimbulkan stres ekologis yang berulang setiap hari. Fritze menjelaskan bahwa kondisi lingkungan buruk memicu kecemasan sosial dan rasa tidak aman (Eco Anxiety Study, 2020). Timbunan sampah menciptakan aroma tidak sedap dan pemandangan menjengkelkan. Warga kehilangan kenyamanan dasar saat beraktivitas. Tekanan ini perlahan menurunkan ketenangan mental masyarakat. Lingkungan kotor membuat warga kehilangan harapan terhadap ruang hidupnya.
Memahami sampah perlu menggunakan kerangka ilmiah yang lebih maju. Gertsakis menyebut sampah sebagai kegagalan desain dari sistem produksi dan konsumsi modern (Design for Sustainability, 2018). Artinya, masalah ini bukan hanya soal perilaku masyarakat. Sampah juga dipengaruhi desain produk yang tidak memikirkan siklus hidupnya. Sistem industri modern sering memroduksi barang sekali pakai. Desain buruk memicu limbah besar pada tahap akhir penggunaannya. Indonesia membutuhkan perubahan desain pada berbagai produk konsumsi harian.
Masalah ini harus dipecahkan secara kreatif dan tidak terpaku pada pola lama. Pemerintah memang telah mendorong teknologi PSEL sebagai salah satu jalan keluar besar. Program ini menggunakan dana Danantara untuk membangun fasilitas ramah lingkungan (Laporan PSEL, 2025). Teknologi WTE dapat mengubah sampah menjadi listrik dan bahan bakar. Teknologi ini mengurangi beban TPA yang semakin penuh. Namun, PSEL juga menghadapi tantangan kadar organik tinggi dan biaya investasi besar. Pengendalian emisi harus dilakukan secara ketat dan transparan.
TPS3R dan Bank Sampah bisa menjadi penopang gerakan pengurangan sampah hulu. TPS3R mendorong reduce reuse recycle di tingkat kampung. Bank Sampah memberi insentif ekonomi langsung kepada warga. SIPSN (2024) mencatat peningkatan fasilitas pengelolaan berbasis masyarakat pada beberapa daerah. Namun kualitas dan pemerataan layanan masih menjadi masalah besar. Oleh karena itu, ini perlu dukungan tambahan dari pemerintah dan sektor swasta.
Indonesia membutuhkan strategi terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Data SIPSN hendaknya diperkuat agar seluruh daerah terpantau jelas. Ekspansi TPS3R harus didorong dengan pendampingan teknis memadai. Teknologi WTE perlu menjadi bagian dari strategi besar pengurangan sampah primer. Produsen juga ikut bertanggung jawab melalui kebijakan EPR. Edukasi publik hendaknya diperluas melalui sekolah dan media. Semua langkah ini saling melengkapi secara bertahap.
Darurat sampah menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan perubahan budaya yang mendasar. Pengelolaan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus membangun kebiasaan konsumsi lebih sadar dan lebih bijak. Kesehatan jiwa dan raga warga sangat dipengaruhi kondisi lingkungannya. Jika lingkungan bersih, masyarakat akan lebih sehat dan lebih bersuka cita. *
Penulis: Mugi Muryadi
Editor: Irman Lukmana
Mugi Muryadi merupakan pegiat literasi, pemerhati sosial dan lingkungan.
